AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK

Topik yang saya angkat kali ini tentang di mana ketersediaan akses transportasi umum untuk penyandang  disabilitas. Transportasi umum sendiri sering digunakan masyarakat untuk berpergian seperti pergi ketempat  kerja, tempat wisata, dan lain sebagainya.  

Aksesibilitas Transportasi Publik untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia adalah salah satu isu yang paling  menantang dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan  Beradab) dan Sila ke-5 (Keadilan Sosial).

Apa Itu Disabilitas? 

 Sebelum ketopik apa sih disabilitas itu? Disabilitas adalah kondisi yang membatasi fungsi fisik, mental,  intelektual atau sensoring seseorang, baik permanen maupun sementara. Kondisi ini juga memengaruhi  pertisipasi mereka dalam masyarakat dan memerlukan dukungan atau bantuan dari orang lian dan lingkungan  sekitar. 

Dari salah satu sumber yang saya baca penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan berjalan di trotoar,  mengakses transportasi publik, hingga saat ingin memasuki tempat ibada, pertokoan dan fasilitas kesehatan.  Sebagaisalah satu contoh yaitu dimana butuh waktu lama bagi penyandang disabilitas untuk memasuki MRT,  dimana ketersediaan akses untuk disabilitas belum memadai sepenuhnya. Yang dimana para penyandang 

disabilitas harus bergantung orang lain ketika ingin masuk atau keluar dari MRT.  

Tidak hanya dalam mengakses transportasi umum tetapi juga saat beberapa penyandang disabilitas masih  ingin mencari nafkah atau bekerja. Ada kasus dari sumber yang saya dapat di mana ada seorang karyawan atau  pegawai disabilitas yang bekerja di lembaga publik bidang transportasi. Di mana pegawai tersebut justru  mendapat diskriminasi dalam sektor yang seharusnya ia ikut bangun. Belum lagi menghadapi kritik dari para  penumbang yang berkomentar bahwa pegawai tersebut hanya menyusahkan saja dan sebagiknya tidak usah  pergi kemana-mana. 

Menurut saya kondisi ini menunjukan bahwa Indonesia belum menganut pancasila karena keterbatasan akses  dan tidak semua orang disabilitas di mana pada Sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” Menekankan  harusnya ada persamaan derajat, hak, dan kewajiban bagi setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas,  serta menuntut penghapusan diskriminasi. Belum lagi dimana tidak semua orang dapat membantu, karena kita  tidak tau bagaimana sifat manusia itu sendiri ada yang ingin membantu dan mendukung para penyandang  disabilitas atau ada juga orang-orang yang menganggap kalau penyandang disabilitas ini hanya akan  menyusahkan saja. 

Dengan adanya kasus disabilitas ini seharusnya pemerintah menindak lanjut kasus tersebut dimana pemerintah  membuat akses untuk para penyandang disabilitas dan mungkin wewenang kepada masyarakat untuk lebih  berempati dan membantu saudara-saudara kita yang mengalami penyandang disabilitas.

Sumber : 

● https://www.liputan6.com/disabilitas/read/6059175/tantangan-penyandang-disabilitas-dalam-akses transportasi-publik-infrastruktur-dan-sdm-belum-inklusif 

● https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3458498&val=30183&title=Aksesibilitas%2 0Transportasi%20Dan%20Infrastruktur%20Bagi%20Penyandang%20Disabilitas 

● https://www.kompas.id/artikel/penyandang-disabilitas-sulit-akses-fasilitas-umum ● https://www.halodoc.com/artikel/disabilitas-jenis-dan-penanganan 

● https://puskomedia.id/blog/mewujudkan-mobilitas-cerdas-untuk-penyandang-disabilitas-menciptakan sistem-transportasi-yang-inklusif/

Nuhaa Sari Amara Asih Saraswati 25080694251