DIFABEL JUGA MEMILIKI HAK UNTUK BEKERJA

Sumber gambar : Bisnis.com (Google). 

Saat ini, disabilitas masih menjadi isu sosial dalam permasalahan di seluruh dunia. Menurut BPS tahun  2023, sebanyak 17 juta penyandang disabilitas di Indonesia berada di usia produktif. Tetapi, dari 17 juta itu, hanya  sebanyak 763.925 orang saja yang bekerja. Ini menandakan bahwa banyak dari mereka yang tidak bekerja dapat  disebabkan oleh kurangnya kesempatan, akses, dan akomodasi yang layak. Padahal, mereka seperti masyarakat  pada umumnya, mereka membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan spesifik  yang berkaitan dengan kondisi mereka. Seperti yang kita tahu, Indonesia berlandaskan pada ideologi Pancasila,  yang didalamnya terkandung nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Pada sila ke-5. Namun,  apakah nilai ini benar-benar diwujudkan dalam memberi keadilan bagi seluruh rakyat dalam kehidupan nyatanya? 

Penyandang disabilitas sering kali dianggap tidak produktif dan efisien karena adanya stigma dan  prasangka bahwa penyandang disabilitas tidak dapat melakukan pekerjaan, membutuhkan waktu lebih lama untuk  belajar, membutuhkan akomodasi yang mahal, memerlukan lebih banyak bantuan daripada non difabel, tidak  dapat menyelesaikan sesuatu tepat waktu, akan membuat rekan kerja tidak nyaman, memiliki tingkat  ketidakhadiran yang lebih tinggi, dan kesulitan bergaul dengan orang lain. Padahal masalah ini disebutkan dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bagian Keempat Pasal 53 bahwa  pemerintah dan BUMN mewajibkan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% serta 1% bagi  perusahaan swasta. Adanya kebijakan mengenai penerimaan disabilitas dalam dunia kerja dapat memberikan  kekuatan dan peluang bagi kaum difabel untuk menciptakan dirinya sebagai orang yang mandiri, berdaya dan 

mengembalikan keberfungsian sosialnya. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak perusahaan yang tidak  menerapkan Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Minimnya kesadaran HR dan perusahaan tentang inklusi (keadaan dimana suatu individu memiliki  kesempatan dalam berpartisipasi, dihargai, dan merasa menjadi bagian dari suatu lingkungan tanpa  melihat adanya perbedaan). 

2. Banyaknya syarat rekrutmen yang bersifat diskriminatif. Contoh : “berbadan sehat” dan “tidak cacat  fisik.” 

3. Fasilitas kerja yang belum aksesibel. Contoh : Bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara,  perusahaan belum mampu menciptakan pola komunikasi yang efektif antar sesama karyawan maupun  dalam pemberian instruksi kerja. 

4. Pengawasan dan sanksi dalam Undang-Undang yang belum tegas.  

Saat para penyandang disabilitas diterima kerja, masalah tidak langsung selesai sampai disitu. Jika para  difabel bekerja, pemerintah harus menjamin hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang UU No 13 Tahun 2003  tentang ketenagakerjaan yang meliputi kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, penempatan tenaga  kerja, hubungan kerja, perlindungan orang dengan disabilitas seperti penyediaan aksesibilitas, waktu kerja dan  waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan upah, kesejahteraan, hubungan industrial dan  pemutusan hubungan kerja. Tetapi, pada kenyataannya hal ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Dikarenakan  mayoritas perusahaan tidak melibatkan para disabilitas dalam perencanaan rekrutmen mereka, yang seringkali  berakhir penempatan pekerjaannya tidak sesuai dengan jenis kedisabilitasan para pekerja dan juga tidak  mengakomodasi kebutuhan khusus mereka. Karena yang tahu kebutuhan mereka, adalah mereka sendiri, bukan  orang lain. Itu sebabnya melibatkan mereka sangat penting dalam pengambilan keputusan. 

Seharusnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi di zaman sekarang, peluang kerja bagi difabel  semakin besar. Karena sudah banyak pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa batasan fisik. Dan kita juga harus  mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas yang dapat merugikan mereka maupun organisasi tempat  mereka bekerja. Karena stigma bertentangan dengan nilai kemanusiaan, menyebabkan diskriminasi dalam proses  perekrutan pekerjaan yang berakibat pemberi pekerja membatasi akses terhadap para difabel dalam  mengembangkan karir dan menghambat pengembangan potensi diri mereka. Bisa saja sebenarnya mereka  mengalami stres, cemas, penurunan motivasi dan depresi karena perasaan tidak dihargai di tempat kerja. Pelatihan  dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pun belum sepenuhnya efektif, masih banyak fasilitas yang tidak  mudah diakses, materi yang tidak disesuaikan, dan minimnya pendampingan bagi para difabel, yang membuat  para difabel semakin tertinggal. 

Indonesia berpegang pada sila ke-5, tetapi kita masih membiarkan suatu kelompok berjuang sendiri demi  mendapatkan hak mereka, yaitu kesempatan bekerja serta hidup yang layak dan setara. Hal yang setidaknya dapat  dilakukan adalah : 

1. Menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. 

2. Memperluas pelatihan dan pendidikan vokasional berkualitas dan inklusif. 

3. Memfasilitasi penciptaan lapangan pekerjaaan yang ramah disabilitas. 

4. Memperkuat pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku. 

Selama kesempatan kerja dibuka secara setara, fasilitas yang memenuhi kebutuhan khusus para difabel  dan mengurangi stigma, para penyandang disabilitas tidak memiliki batasan ruang untuk bergerak dalam  mengembangkan motivasi serta potensi mereka, keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh Warga Negara  Indonesia tanpa terkecuali, maka dari itu mari kita memberikan praktek nyatanya terhadap saudara kita yang  difabel.

SUMBER REFERENSI 

https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/mengatasi-pengangguran-disabilitas-eksklusi-sistemik-dan diskriminasi-yang-terus-berlanjut/ 

https://www.instagram.com/p/DQB21edEVlT/?img_index=1 

https://kagama.id/pengangguran-disabilitas-tinggi-tantangan-implementasi-kebijakan-dan-urgensi pemberdayaan/ 

Nofiani, N. S., Kasnawi, M. T., & Hasbi, H. (2022). PENYANDANG DISABILITAS DALAM PASAR TENAGA  KERJA: REALITA DAN HARAPAN. Sosio Informa, 8(1). 

Rosalina, R., & Setyowati, N. (2024). Stigma penyandang disabilitas dalam bekerja di Indonesia: Literature  review. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(3), 1076-1086.

Nadya Alifa Sumawardhana - 25080694271