DUA WAJAH INDONESIA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Picture by: Tiktok 

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila, di mana Sila Kedua dengan jelas menyebutkan  tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai ini seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh rakyat  Indonesia dalam memperlakukan sesama manusia, termasuk penyandang disabilitas. Tapi apakah nilai-nilai ini  sudah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Kalau dilihat dari berbagai  kejadian belakangan ini, Indonesia sebenarnya menunjukkan dua wajah yang sangat berbeda dalam  memperlakukan penyandang disabilitas. Di satu sisi, ada kesadaran yang terus tumbuh dan banyak tindakan  positif yang dilakukan. Tapi di sisi lain, diskriminasi dan perlakuan buruk terhadap penyandang disabilitas masih  sangat banyak terjadi. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak-hak penyandang disabilitas  mulai meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial seperti TikTok dan Instagram menjadi salah  satu platform yang menunjukkan perubahan ini. Banyak konten kreator yang membuat video tentang kehidupan  penyandang disabilitas dengan tujuan memberikan edukasi dan awareness kepada masyarakat. Ada yang  membagikan tips bagaaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, ada yang menunjukkan bahwa  penyandang disabilitas juga bisa produktif dan berkarya, ada juga yang sekedar berbagi cerita sehari-hari untuk  menghilangkan stigma negatif. ketika ada berita tentang penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan,  respons dari netizen Indonesia sering sangat baik. Di kolom komentar, banyak orang yang menawarkan bantuan,  ada yang membuka donasi, ada yang membagikan informasi untuk penggalangan dana. Beberapa kasus bahkan  menjadi viral dan berhasil mengumpulkan bantuan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Ini menunjukkan  bahwa empati dan kepedulian masyarakat Indonesia sebenarnya ada.  

Pemerintah juga sudah mulai menunjukkan perhatian yang lebih terhadap disabilitas. Kementerian Sosial  pada tahun 2024 meluncurkan berbagai program untuk pemberdayaan penyandang disabilitias, termasuk program  kewirausahaan dan pelatihan keterampilan. Kemenko PMK juga mencanangkan gerakan #SetaraBerkarya untuk  memberdayakan penyandang disabilitas. Berbagai organisasi seperti LINKSOS, Dompet Dhuafa, dan lembaga-

lembaga lainnya juga aktif memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas, mulai dari bantuan sembako,  alat bantu mobilitas, hingga pelatihan keterampilan. Bahkan Perum Bulog menyalurkan Program CBP Disabilitas  kepada 15 ribu penyandang disabilitas di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Ada juga  kampanye Global Accessibility Awareness Day yang dirayakan setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran  tentang aksesibilitas digital dan fisik bagi penyandang disabilitas. Semua ini adalah tanda-tanda positif yang  menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Tapi sayangnya, ini baru sebagian kecil  dari gambaran keseluruhan. 

Karena di sisi lain, Indonesia masih menunjukkan wajah yang sangat berbeda. Diskriminasi, bullying, dan  perlakuan tidak manusiawi terhadap penyandang disabilitas masih terjadi dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia pada tahun 2024 mencatat ada 573 kasus kekerasan di  lingkungan pendidikan, dan 31 persen di antaranya berkaitan langsung dengan perundungan atau bullying. Angka  ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 285 kasus. Di antara korban  perundungan ini, tidak sedikit yang merupakan penyandang disabilitas. 

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat bahwa selama tahun 2024, Komnas Perempuan  menerima 54 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas, sementara lembaga  masyarakat mencatat setidaknya 109 kasus. Total ada 392 bentuk kekerasan yang terlaporkan, termasuk  kekerasan psikis, seksual, fisik, dan ekonomi. Sementara itu, menurut data SAFEnet, kasus Kekerasan Berbasis  Gender Online meningkat 118 kasus pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Media sosial yang tadinya bisa  menjadi ruang positif, ternyata juga bisa menjadi ruang yang sangat berbahaya bagi kelompok rentan termasuk  penyandang disabilitas. 

Platform yang sama, TikTok, yang tadi saya sebutkan sebagai tempat tumbuhnya awareness, ternyata juga  menjadi tempat berkembangnya konten-konten yang diskriminatif. Ada trend yang menirukan gerakan-gerakan disabilitas sebagai bahan candaan. Ada video yang mengejek cara bicara atau cara berjalan penyandang  disabilitas. Ada konten yang menjadikan keterbatasan fisik orang lain sebagai bahan tertawaan. Yang lebih  memprihatinkan, konten-konten seperti ini sering kali mendapat ratusan ribu likes dan dianggap sebagai konten  yang lucu atau menghibur. Di kolom komentar, bukannya ada yang menegur, malah banyak yang ikut membuat  lelucon tentang hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami  bahwa perilaku seperti itu adalah bentuk diskriminasi. 

Menurut saya pribadi, hal ini terjadi karena kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas di  Indonesia masih belum merata. Ada sebagian masyarakat yang sudah sadar dan peduli, tapi masih banyak juga  yang belum paham atau bahkan tidak mau paham tentang isu ini. 

Penelitian dari Universitas Airlangga tahun 2024 menemukan bahwa media di Indonesia sering  menggambarkan penyandang disabilitas sebagai individu yang lemah, bergantung pada orang lain, dan tidak  mampu berkontribusi secara produktif. Hal ini membentuk pola pikir sebagian masyarakat menganggap bahwa  penyandang disabilitas adalah orang-orang yang berbeda dan bisa diperlakukan berbeda. 

Di lingkungan Pendidikan, banyakk sekolah yang belum siap menerima siswa penyandang disabilitas,  baik dari segi infrastruktur maupun kesiapan guru. Akibatnya, banyak anak penyandang disabilitas yang tidak  mendapat pendidikan yang layak. Data dari laporan Statistik Pendidikan 2024 yang diterbitkan Badan Pusat 

Statistik menunjukkan bahwa 17,85 persen penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak  pernah mengenyam pendidikan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok non-disabilitas yang hanya  5,04 persen.  

Di dunia kerja, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga masih sangat tinggi. Banyak perusahaan  yang secara terang-terangan menolak pelamar kerja yang merupakan penyandang disabilitas, atau memberikan  persyaratan yang sangat tinggi sehingga sulit dipenuhi. Padahal kalau diberikan kesempatan dan dukungan yang  tepat, penyandang disabilitas bisa bekerja dengan produktif. Penolakan dalam dunia kerja ini bukan hanya soal  kehilangan kesempatan ekonomi, tapi juga perasaan tidak dihargai sebagai manusia yang punya kemampuan. 

Menurut opini saya, kontradiksi ini masih terjadi di Indonesia karena edukasi tentang disabilitas masih  sangat kurang, terutama di daerah-daerah. Banyak orang yang tidak tahu bahwa penyandang disabilitas punya  hak yang sama dengan orang lain. Mereka masih memandang disabilitas sebagai kekurangan atau kecacatan yang  harus dikasihani. penegakan hukum Indonesia juga masih tergolong lemah. Indonesia sebenarnya sudah  mempunya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tapi kenyataannya, banyak pelanggaran  terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang tidak ditindak. Selain itu, Media masih sering menampilkan  penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan atau sebaliknya sebagai inspirasi yang luar biasa. Jarang  sekali media menampilkan mereka sebagai manusia biasa yang punya kehidupan normal dengan segala suka dan  dukanya. 

Kalau dikaitkan dengan Pancasila, khususnya Sila Kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,  menurut saya Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan nilai ini dalam memperlakukan penyandang  disabilitas. Ada upaya dan kemajuan, tapi upaya dan kemajuan tersebut belum merata dan belum menyentuh  semua lapisan masyarakat. Kemanusiaan yang adil berarti setiap orang diperlakukan dengan hormat dan  bermartabat, tanpa memandang kondisi fisik atau mentalnya. Tapi kenyataannya, masih banyak penyandang  disabilitas yang mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak hormat. Keadilan berarti setiap orang punya  kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Tapi kenyataannya,  penyandang disabilitas masih harus berjuang lebih keras untuk mendapat hal-hal yang orang lain anggap mudah. Beradab berarti berperilaku dengan sopan dan tidak melakukan kekerasan atau pelecehan. Tapi kenyataannya,  bullying dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas masih terjadi di berbagai tempat, dari sekolah, tempat  kerja, hingga ruang digital. 

Jadi apakah Indonesia sudah menerapkan Pancasila dalam memperlakukan penyandang disabilitas?  Jawabannya adalah sudah, tapi belum sepenuhnya. Indonesia sedang berada di fase transisi, di mana kesadaran  mulai tumbuh tapi belum menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Menurut saya, yang perlu dilakukan sekarang  adalah mempercepat dan memperluas upaya edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Edukasi ini harus  dimulai dari tingkat paling bawah, dari keluarga dan sekolah dasar. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini untuk  menghormati dan menerima perbedaan, untuk tidak mengejek atau mem-bully teman yang berbeda. Media massa  juga perlu lebih bertanggung jawab dalam menggambarkan penyandang disabilitas. Jangan hanya menampilkan  mereka sebagai objek kasihan atau sebaliknya sebagai superhero. Tampilkan mereka sebagai manusia biasa yang  punya kehidupan normal, yang bekerja, yang berkarya, yang punya keluarga dan teman-teman.

Platform media sosial seperti TikTok juga perlu lebih tegas dalam menindak konten-konten yang  diskriminatif. Konten yang mengejek atau membully penyandang disabilitas seharusnya dihapus dan pembuat  konten diberi sanksi. Jangan biarkan konten seperti itu viral dan mendapat ratusan ribu likes karena itu akan  membuat orang lain meniru dan menganggap perilaku tersebut wajar. Pemerintah perlu lebih serius dalam  menegakkan UU Penyandang Disabilitas. Jangan hanya membuat undang-undang tapi tidak ada tindak lanjut.  Harus ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas bagi siapa saja yang melanggar hak-hak penyandang  disabilitas, baik itu individu, institusi, maupun perusahaan. Masyarakat secara umum juga perlu mengubah cara  pandang mereka terhadap penyandang disabilitas. Jangan lagi melihat mereka sebagai orang yang lemah atau  berbeda. Lihat mereka sebagai manusia biasa yang kebetulan punya kondisi yang berbeda\ 

Sila Kedua Pancasila mengajarkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Indonesia sungguh sungguh ingin menjadi negara yang menjunjung tinggi Pancasila, maka penyandang disabilitas harus mendapat  perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan,  diskriminasi, dan eksploitasi. Mereka harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan,  pekerjaan, dan layanan publik. 

SUMBER REFERENSI 

Antaranews.com. (2025, 29 September). "16 HAKTP Momentum Tingkatkan Kesadaran Soal Hak Perempuan  Disabilitas". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5142229/16-haktp-momentum-tingkatkan kesadaran-soal-hak-perempuan-disabilitas  

Badan Pusat Statistik. (2024, 12 Desember). "17,85% Penyandang Disabilitas di Indonesia Tidak Pernah Sekolah,  Apa yang Salah?". GoodStats Data. Diakses dari https://data.goodstats.id/statistic/1785-penyandang disabilitas-di-indonesia-tidak-pernah-sekolah-apa-yang-salah-P7JYL 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2024, 30 Desember). "Data Kasus Bullying Terbaru 2024,  Apakah Meningkat?". Tirto.id. Diakses dari https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah meningkat-g621 

Komnas Perempuan. (2024). "Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024: Kekerasan terhadap Perempuan  Disabilitas". Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/inklusi-disabilitas jadi-sorotan-di-pra-acara-16-haktp-2025 

Komnas Perempuan. (2024, 3 Desember). "Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Hari Disabilitas  Internasional 2024". Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas perempuan-merespons-hari-disabilitas-internasional-2024 

SAFEnet & GoodStats. (2024, 4 Desember). "Pahami Fenomena Cyberbullying di Indonesia: Bentuk Kekerasan  Digital yang Perlu Diatasi". Diakses dari https://data.goodstats.id/statistic/pahami-fenomena cyberbullying-di-indonesia-bentuk-kekerasan-digital-yang-perlu-diatasi-X4EuP 

Tim Peneliti Universitas Airlangga. (2024, 18 Maret). "Menggugat Stigma terhadap Penyandang Disabilitas di  Indonesia". Diakses dari https://unair.ac.id/menggugat-stigma-terhadap-penyandang-disabilitas-di indonesia/ 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dea Lustika Sari - 25080694020