MENGUKUR IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM REALITAS DISABILITAS DI INDONESIA

Pancasila merupakan dasar negara dan landasan yang kokoh bagi negara. Pancasila dapat  mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pada saat upacara bendera contohnya waktu kita berada di bangku  sekolah atau jika ada hari-hari besar seperti 17 Agustus, Pancasila selalu dibacakan dengan lantang. Seharusnya adanya pembacaan tersebut membuat kita lebih peduli akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai  Pancasila. Pada tulisan ini saya akan lebih membahas terkait nilai keadilan dalam Pancasila. Keadilan harus  disebarluaskan secara merata kepada semua orang tanpa terkecuali. Namun, dalam kenyataannya nilai keadilan ini masih belum sepenuhnya terealisasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang-orang  yang hidup dengan disabilitas. 

Bagi orang-orang disabilitas yang membutuhkan kursi roda, tongkat jalan, atau alat bantu dengar, keadilan sebenarnya belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan mereka. Indonesia belum sepenuhnya  mencapai tujuan Pancasila jika kita lihat dari betapa sulitnya kehidupan orang-orang penyandang disabilitas,  khususnya dalam hal pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi hak dasar bagi setiap anak di Indonesia,  namun bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya menerima hak tersebut. Nilai keadilan bagi semua  orang belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat pada hasil dari sebuah studi UNICEF Indonesia yang  menunjukkan fakta menyedihkan, yaitu anak-anak dengan disabilitas sangat mungkin putus sekolah lebih 

awal. Ketimpangan terlihat dari besarnya aangka selisih anak-anak yang menyelesaikan sekolah dasar antara  anak non-disabilitas dan anak yang menyandang disabilitas, yaitu 95% anak tanpa disabilitas menyelesaikan  sekolah dasar, tetapi hanya sekitar 54% anak dengan disabilitas yang dapat menyelesaikan pada tingkat yang  sama. Angka tersebut menjadi lebih buruk ketika kita melihat tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini bukan  hanya soal angka, tetapi menunjukkan masalah masa depan bagi ribuan anak yang memiliki disabilitas. 

Masa depan anak-anak dengan disabilitas tidak hanya dibatasi oleh tantangan yang mereka hadapi,  tetapi juga oleh sistem yang tidak mendukung. Pendidikan yang memadai sulit terwujud karena banyak  sekolah inklusif di Indonesia hanya sekadar diberi label demikian, namun tidak benar-benar memenuhi  kebutuhan mereka. Banyak sekolah reguler yang mengaku menerima siswa dengan kebutuhan khusus,  namun tidak memiliki fasilitas yang memadai. Misalnya, guru yang tidak memiliki pelatihan khusus  sehingga sering kebingungan saat mengajar karena mereka belum belajar cara mengajar anak-anak dengan  kebutuhan khusus. Selain itu, bangunan sekolah mungkin tidak sesuai, seperti tangga tanpa akses untuk kursi  roda. Sistem pendidikan yang tidak siap dan pandangan negatif yang masih ada di masyarakat merupakan  hambatan terbesar. Sekolah yang seharusnya mendidik semua orang secara tidak langsung terlihat menolak  anak-anak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang adil masih belum terwujud  dalam pendidikan khususnya bagi para penyandang disabilitas. 

Selain pendidikan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai Pancasila juga terlihat jelas saat melihat  bangunan fisik dan jalan-jalan di banyak kota. Kita dapat melihat bahwa trotoar seolah-olah dibangun tanpa  mempertimbangkan keselamatan pejalan kaki tunanetra, dan tidak diperbaiki saat jalanan tersebut rusak.  Saya sering melihat ubin berwarna kuning untuk orang tunanetra yang ditempatkan secara acak. Sangat  menyedihkan melihat bahwa jalur yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa terkadang terhalang oleh  pohon-pohon besar atau langsung menuju saluran pembuangan terbuka, dan jalur yang rusak tidak diperbaiki seoerti pada gambar di atas. Hal ini menunjukkan betapa sedikitnya perhatian saat merencanakan  pembangunan fasilitas di kota-kota kita.

Membangun fasilitas dengan sembarangan menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar  memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat, karena membuat sesuatu yang bermanfaat dan mudah  diakses oleh para teman-teman penyandang disabilitas dianggap tidak penting. Sebuah studi tentang  transportasi umum oleh The Habibie Center (2021) juga mendukung gagasan ini, yang mana menunjukkan  bahwa meskipun ada transportasi umum yang baru dan modern, pengguna kursi roda masih kesulitan untuk  mencapai stasiun atau halte. Seorang penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan jika harus melewati  trotoar yang bergelombang atau jalan yang curam hanya untuk menggunakan transportasi umum. Struktur  yang tidak ramah ini dapat membatasi hak mereka untuk bergerak bebas. 

Selain itu, ketidakadilan juga terlihat jelas ketika kita mengamati perempuan yang menyandang  disabilitas. Dimana, selain keterbatasan fisik yang mereka punya, mereka juga lebih rentan dan berisiko mengalami kekerasan dibandingkan orang-orang lain. Pada laporan tahunan tahun 2023 dari Komisi  Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan  penyandang disabilitas ini cukup tinggi. Namun sayangnya, sistem hukum di negara kita seringkali tidak  maksimal dalam memberikan perlindungan untuk mereka. Hal ini terjadi karena terkadang mereka kesulitan  dalam berkomunikasi saat melaporkan atau memberikan bukti sehingga perlu adanya tindakan yang lebih  baik dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. 

Dari semua kejadian mengenai pendidikan yang tidak merata, infrastruktur yang tidak ramah  disabilitas, hingga perlindungan yang lemah terhadap para perempuan penyandang disabilitas, dapat  menyimpulkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masalah  disabilitas. Secara hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menunjukkan bahwa negara  

telah peduli terhadap kelompok disabilitas, namun kenyataan di lapangan, nilai-nilai Pancasila ini masih  belum terlihat utuh dan jelas. Selama fasilitas umum masih dapat menyulitkan dan membahayakan nyawa  orang dengan disabilitas, maka tugas kita untuk menerapkan Pancasila belum selesai, kita harus mengubah  cara pandang dari sekadar merasa kasihan menjadi menghormati hak mereka sebagai sesama manusia yang  memiliki empati dan hidup dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

REFERENSI  

Hanafi, S., Djabbar, Y., Fahri, M., Jasmin, S. P., Zulhidayat, M.(2023). Tantangan dalam implementasi  kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.  Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(06), 509–516.  

https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6 

UNICEF Indonesia. (2020). Anak dengan disabilitas dan pendidikan di Indonesia.  https://www.unicef.org/indonesia/media/2731/file/Anak-dengan-disabilitas-dan-pendidikan-2020.pdf Komnas Perempuan. (2024). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023.  

https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan 

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK.  

https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016 

Ansori M. H., Permana A., Efendi, J., Ramiz, L. (2021). Aksesibilitas dan inklusivitas layanan transportasi  publik di Indonesia: Kajian komparatif antara Moda Raya Terpadu Jakarta dan Kereta. The Habibie  Center.  

https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/e9528ea868365a98f4b56da5e31fb7aa.pdf

FELISHA RIZQI NUGRAHA  - 25080694115