Negara yang katanya berkeadilan tapi nyatanya???

Trotoar disabilitas di Cirebon rusak (foto by : Detik.com) 

Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila,nilai nilai ideologi ini menjadi pondasi  moral,sosial, dan hukum dalam praktik kehidupan dan bernegara, nah kalau begitu sering kali kita bertanya  tanya apakah Indonesia ini sudah cukup adil dalam membuat fasilitas fasilitas umum yang layak bagi semua  masyarakat indonesia, namun sayangnya di Indonesia masih banyak fasilitas fasilitas yang tidak mendukung  disabilitas, atau bahkan ada beberapa yang fasilitas nya gitu dibiarkan rusak seperti pada ilustrasi diatas. 

Kalua diliat dari sudut pandang sila ke dua Pancasila “ kemanusiaan yang adil dan beradab” pengadaan  fasilitas umum yang aman dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga negara merupakan bentuk  penghormatan pada martabat manusia. Pemerintah sendiri aslinya telah menetapkan landasan hukum melalui  Undang – Undang nomor 8 tahun 2016, tentang penyandang disabilitas, Yang menjamin hak aksesibilitas  terhadap fasilitas umum (Kementerian Sosial RI,2016). Namun nyatanya masih banyak fasilitas umum yang  udah rusak sehingga bisa saja menyebabkan cedera pada para penyandang disabilitas, contohnya pada Kasus di  kota Cirebon tersebut menjadi salah satu contoh nyata bahwa fasilitas ramah disabilitas hanya yang penting ada  saja dan tidak dirawat yang akhirnya mengalami kerusakan. Dalam laporan Ony Syahroni di DetikJabar  berjudul “Miris! Trotoar untuk Disabilitas di Kota Cirebon Rusak” dijelaskan bahwa bagian kuning kuning  pada trotoar nya atau yang biasa disebut dengan guiding block nya mengalami kerusakan dan tidak rata. Hal ini  tentu nya dapat mengakibatkan cedera pada penggunanya. Dan kasus ini menunjukan bahwa nilai kemanusiaan  belum diterapkan dalam penyediaan fasilitas umum. 

Selain kota Cirebon ada juga kasus di kota bandung, jadi pada peringatan hari kursi roda internasional forum perjuangan menggelar long march menggunakan kursi roda, menurut bandung bergerak, ketidakramahan  trotoar bandung terhadap warga difabel terbukti dari aksi long march tersebut. Banyak trotoar yang rusak atau 

berlubang, tidak ada ram atau bidang miring bagi akses kursi roda. Kondisi trotoar tersebut menyulitkan  pengguna kursi roda, bahkan membahayakan. Forum ini juga menemukan bahwa di kawasan Dipatiukur,  trotoar banyak berubah fungsi menjadi tempat berjualan pedagang. Para pengguna kursi roda pun terpaksa  harus turun ke jalan menggunakan jalan umum. Mereka harus menghadapi risiko besar karena akan bersaing  dengan kendaraan. 

Selain 2 kasus tersebut masih banyak penelitian dan laporan yang menunjukan bahwa trotoar, jalur  pejalan kaki, dan fasilitas public di berbagai kota di Indonesia belum rama difabel, contohnya studi berjudul “Improving Road and Sidewalk Accessibility for Persons with Disabilities: Infrastructure Challenges and  Legal Compliance in Indonesia” menemukan infrastruktur jalan dan trotoar tidak memadai seperti ; permukaan  yang tidak rata, kurang nya fasilitas pendukung, dan tanda/penunjuk arah tidak jeals , sehingga para  penyandang difabiliats merasa dikucilkann oleh para mayoritas.  

Serta berbagai temuan dari Komnas Disabilitas, Kementerian PUPR, hingga review Bappenas  menunjukkan bahwa akses fasilitas umum di Indonesia masih tergolong rendah, bahkan laporan koran temp tahun 2024 menegaskan bahwa trotoar ramah difabel istilahnya “lebih banyak yang selesai diatas kertas dari  pada di lapangan” data data ini menunjukan bahwa nilai nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan  kemanusiaan yang beradab, masih belum diwujudkan secara penuh dalam penyediaaaan infrasturtur public bagi  penyadiang disabilitas.

sumber : 

BandungBergerak.id. (2022). Aksesibilitas untuk warga difabel masih minim, trotoar Bandung sulit dilalui  kursi roda. BandungBergerak https://bandungbergerak.id/article/detail/2262/trotoar-kota-bandung-tidak ramah-pada-pengguna-kursi-roda 

Bappenas. (2023). Review implementasi RPJMN bidang disabilitas 2020–2024. Kementerian Perencanaan  Pembangunan Nasional/Bappenas. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Laporan evaluasi aksesibilitas  infrastruktur perkotaan. Kementerian PUPR. 

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas. 

Komnas Disabilitas Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan Komnas Disabilitas 2023. 

Syahroni, O. (2024, Oktober). Miris! Trotoar untuk disabilitas di Kota Cirebon rusak. DetikJabar. https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7379964/miris-trotoar-untuk-disabilitas-di-kota-cirebon-rusak 

Alfiansyah, M. R., Setiawan, A., & Fadhilah, T. (2022). Improving road and sidewalk accessibility for  persons with disabilities: Infrastructure challenges and legal compliance in Indonesia. Journal of Asset, 4(3),  115–129. 

https://journal2.upgris.ac.id/index.php/asset/article/view/1465 

Tempo. (2024). Trotoar ramah difabel masih jauh dari kenyataan. Koran Tempo.

Syawaludin Bahtiar Yuwono - 25080694155