Pelayanan Publik Belum Merata: Di Mana Nilai Pancasila?

Pict By Nationalgeographic.co.id 

Difabel atau disebut juga penyandang disabilitas Adalah orang yang mengalami kesulitan di lingkup  sosial yang menghambat mereka untuk berinteraksi penuh dan bermakna pada kesetaraan, termasuk juga dalam  hal keberagaman. Pada dasarnya penyandang disabilitas membutuhkan intervensi agar bisa menjalankan  kehidupannya layaknya Masyarakat normal. Seperti yang kita tahu bahwa penyandang disabilita sering  menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan publik. Pemerintah harus memberikan perhatian yang  lebih untuk kesetaraan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas masyarakat Indonesia. Pemerintah  mengupayakan kebijakan yaitu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (UUD) yaitu  kebijakan baru.  

Pancasila sebagai pilar utama bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman untuk berlaku sebagai  warga negara Indonesia yang taat. Perdamaian dalam kehidupan bernegara dan berbangsa akan menciptakan  kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Agar bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik, seseorang  harus mematuhi UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dan pedoman yang  berharga bagi perilaku kewarganegaraan yang baik. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa,  mengusung nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan keadilan sosial bagi  seluruh rakyat. Nilai-nilai ini secara implisit menuntut bahwa setiap warga negara tanpa kecuali memperoleh  perlakuan yang adil dan setara, termasuk dalam hak atas pelayanan publik dan aksesibilitas. 

Meningkatkan toleransi terhadap penyandang disabilitas dengan menerapkan nilai Pancasila yang  memiliki banyak manfaat, menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan bangsa dan negara. Pancasila  mempertegas dasar hukum yang menuju pada kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan. Pancasila memiliki 

tujuan yaitu memnbangun Masyarakat sejati dan berkeadilan menerapkan nilai pancasila yang dapat  menciptakan toleransi terhadap penyandang disabilitas. 

Memang secara landasan hukum & norma negara telah mengakui hak penyandang disabilitas melalui  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan menerima akomodasi layanan publik secara wajar, inklusif, tanpa  diskriminasi. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan regulasi pelengkap yaitu Peraturan Pemerintah Nomor  42 Tahun 2020 mengenai aksesibilitas terhadap pemukiman, layanan publik, dan perlindungan bencana bagi  penyandang disabilitas. Dengan dasar hukum dan regulasi tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki  pondasi untuk menjamin hak dasar warga penyandang disabilitas. 

Sayangnya, banyak penelitian dan laporan menunjukan bahwa aksesibilitas kerap terjadi masalah. Studi  Kabupaten Tangerang menemukan “gap antara harapan dan kenyataan”. Aturan sudah ada, tapi pelaksanaannya  belum sesuai harapan. Kesenjangan ini muncul karena dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas, suara  penyandang disabilitas sendiri jarang dilibatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang  aksesibilitas sering kali hanya sebatas memenuhi syarat di atas kertas, bukan benar-benar memahami kebutuhan  nyata penyandang disabilitas. 

Melalui artikel Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas Di Kota  Tangerang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan aparat tentang pentingnya aksesibilitas masih  rendah, dan banyak sarana/prasarana umum yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Kebijakan inklusif  hanya berhenti diatas kertas dan tidak diterjemahkan menjadi Tindakan nyata. Berbagai fasilitas umum dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan  dan kemanusiaan belum berjalan sempurna, Indonesia terbilang memiliki kerangka hukum yang kuat, tetapi  implementasinya masih rendah.  

Berdasarkan artikel di atas menunjukan bahwa Indonesia memang belum sepenuhnya mendukung  layanan public untuk seorang penyandang disabilitas. Banyak faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas  belum merasakan adanya prinsip nilai nilai pancasila dalam hal keadilan sosial dan kemanusiaan. Adanya  penegak hukum dan regulasi yang lemah, Walaupun Indonesia sudah memiliki UU dan PP, tetapi pengawasan  dan penerapannya di berbagai daerah belum konsisten. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari  penyelenggara layanan, dilansir dari ANTARA News menyebutkan “Banyak petugas dan pengelola fasilitas  yang belum paham atau belum serius memperhatikan kebutuhan disabilitas — sehingga pelayanan bagi  penyandang disabilitas sering dianggap “tambahan” bukan prioritas.” Sikap seperti inilah membuat penyandang  disabilitas menunggu, yaitu menunggu kesadaran, menunggu perhatian, dan perubahan. 

Sempat beredar video viral di Tiktok seorang anak SMP yang mengkritik sebuah taman dengan jalur  pejalan kaki penyandang disabilitas atau juga disebut dengan guiding block. Pada video tersebut terdapat anak SMP yang memviralkan video tersebut untuk memberikan kesadaran kepada pihak yang bertanggung jawab  untuk segera membetulkan jalur tersebut. Jalur itu menuju Sungai yang tidak ada batasan pinggir Sungai, sehingga dikhawatirkan penyandang disabilitas terutama tunanetra terjerumus dalam Sungai tersebut. Setelah 

viral, pihak yang bertanggung jawab segera membetulkan jalur tersebut dan memberikan pagar di pinggir  sungai. Kurangnya perhatian dan kesadaran sehingga hal itu disepelekan. Respons cepat pemerintah setelah  viral memang patut diapresiasi, tetapi komentar warganet seperti “emang harus nunggu viral dulu, baru  dibenerin?” menggambarkan rasa frustrasi masyarakat terhadap pola lama: pemerintah bergerak hanya setelah  menjadi sorotan publik. 

Salah satu masalah utama ada ketimpangan akses antara kota besar dan kota kecil. Di kota besar  contohnya, seperti Jakarta, ruangan toilet khusus disabilitas sudah banyak dijumpai di titik fasilitas umum,  seperti stasiun, rest area, halte, perkantoran, mall, dan lainnya. SuaraUsu menyebutkan “kondisi ini sangat  berbeda dengan kota kecil dan daerah pinggiran. Banyak daerah belum memiliki fasilitas dasar yang layak bagi  penyandang disabilitas. Sekolah-sekolah negeri di daerah terpencil belum dilengkapi aksesibilitas yang  memadai”. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif masih bersifat elitis dan tersentralisasi  di kota-kota besar. Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki prioritas anggaran atau pemahaman yang cukup  tentang pentingnya aksesibilitas. Ini bertentangan langsung dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya  menjadi dasar pelayanan publik. 

Dari masalah yang sudah saya tulis di atas, terlihat jelas kalau soal aksesibilitas bagi penyandang  disabilitas berkaitan dengan nilai pancasila. Pada nilai Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab  mengajarkan semua orang harus dihargai martabatnya. Namun kenyataannya masih banyak fasilitas yang tidak  aman atau tidak ramah disabilitas, seperti kasus guiding block yang mengarah ke sungai. Ini menunjukkan  bahwa nilai kemanusiaan belum diterapkan sepenuhnya. Selanjutnya pada Sila kelima, Keadilan sosial bagi  seluruh rakyat Indonesia menegaskan semua warga mendapatkan hak yang sama. Faktanya, kesetaraan ini  belum benar benar terwujudkan, banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan kelayakan terhadap  layanan publik. Bahkan antar daerah pun memiliki ketimpangan yang cukup besar yaitu Kota dengan daerah  daerah kecil.  

Secara keseluruhan, Indonesia memang sudah memiliki dasar hukum yang kuat, tapi penerapan Pancasila  dalam pelayanan public masih belum maksimal. Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman untuk semua  warga memiliki kesetaraan hak, terutama bagi penyandan disabilitas untuk mendapatkan pelayanan public yang  layak dan aman. Sayangnya dari berbagai contoh yang saya tuliskan bisa dilihat bahwa pelaksanaannya perlu  diperbaiki lebih baik lagi agar benar sesuai dengan Pancasila.

SUMBER: 

Kolyubi, A., Amiruddin, S., & Riswanda, R. (2024). Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang  Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN  (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 12(1), 106-115. 

Maulana, J. (2024). Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas Di Kota  Tangerang. Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, 8. 

https://suarausu.or.id/sulitnya-aksesibilitas-layanan-umum-untuk-penyandang-disabilitas/ https://en.antaranews.com/news/378081/mpr-calls-for-higher-disabled-rights-understanding-in-public-services https://vt.tiktok.com/ZSfxg19ec/

Nailah Cahaya Salsabila/25080694183